BAMUSI Hadiri Diskusi Bedah APBN 2027 di DPP PDI Perjuangan
BAMUSI Hadiri Diskusi Bedah APBN 2027 di DPP PDI Perjuangan
JAKARTA— Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi bahan perdebatan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam diskusi bertajuk “Bedah APBN dan Nota Keuangan 2027: Retak Fiskal dan Potensi Hantaman Krisis Ekonomi” itu, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) turut hadir.
Mereka yang hadir antara lain Edi Wuryanto, anggota DPR RI Komisi IX; Selly Andriany Gantina, anggota DPR RI Komisi VIII; Hj. Nayla Raguan Aljufri; Narendra Ning Ampeldenta; serta Afthon Lubbi.
Diskusi yang diselenggarakan Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan politik, akademisi, dan lembaga riset. Mereka adalah Yasonna H. Laoly, Ph.D.; Dr. Vid Adrison, S.E., M.A., Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI); Dr. Piter Abdullah Redjalam, Direktur Eksekutif Segara Research Institute; serta Ir. Dolfie Otheniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Forum ini menyoroti sejumlah persoalan dalam rancangan fiskal pemerintah untuk 2027. Pembahasannya mencakup enam pokok persoalan, mulai dari keterbatasan ruang fiskal hingga potensi belanja negara yang berada di luar mekanisme anggaran formal.
Persoalan pertama adalah menyempitnya ruang fiskal di tengah ambisi pemerintah menjalankan berbagai agenda prioritas. Ketika kebutuhan belanja meningkat, pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara kemampuan penerimaan negara, pembiayaan, dan keberlanjutan fiskal.
Kedua, pembengkakan belanja program prioritas yang dipersoalkan dari sisi produktivitasnya. Besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin dampak ekonomi dan sosial yang sebanding. Karena itu, efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat menjadi bagian penting dari evaluasi.
Ketiga, rotasi belanja yang dinilai berpotensi mengorbankan sektor-sektor produktif. Pergeseran alokasi anggaran dapat memengaruhi pembiayaan pembangunan, termasuk sektor yang menopang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Keempat, sumbatan fiskal ke daerah serta tekanan belanja pegawai. Persoalan ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik dan menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan sumber daya.
Kelima, risiko penyalahgunaan anggaran dan lemahnya akuntabilitas. Perhatian juga diarahkan pada pertanyaan publik mengenai pengelolaan uang hasil sitaan perkara korupsi. Transparansi, kepastian mekanisme pengelolaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi aspek yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Keenam, bayang-bayang anggaran di luar mekanisme formal. Isu ini mengingatkan pada praktik pengelolaan keuangan pada masa Orde Baru yang kerap menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai transparansi dan pengawasan anggaran negara.
Keenam persoalan tersebut menempatkan APBN bukan sekadar dokumen yang mencatat penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di dalamnya terdapat pilihan kebijakan: sektor mana yang diprioritaskan, kelompok masyarakat mana yang menerima manfaat, serta seberapa kuat mekanisme pengawasan memastikan uang negara digunakan sesuai tujuan.
Kehadiran pengurus DPP BAMUSI dalam forum tersebut menjadi bagian dari partisipasi organisasi dalam mengikuti pembahasan kebijakan publik di lingkungan PDI Perjuangan. Diskusi ini juga membuka ruang bagi pertukaran pandangan mengenai arah kebijakan fiskal, risiko ekonomi, dan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.